Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus berupaya untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Foto by: Rozi
BANGKA BARAT - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus berupaya untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Bupati Bangka Barat dengan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang dilakukan di OR I Setda Pemkab Bangka Barat, pada Selasa (17/12/2024).
Menurut Sukirman, kerja sama ini antara lain bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya dia ingin memastikan tidak ada lagi pasien rawat inap yang dirujuk ke rumah sakit daerah belum sembuh tapi dipulangkan sebelum waktunya.
"Kami sudah diskusi bahwa tidak ada, tidak benar dan tidak boleh terjadi bagi masyarakat kami yang dirujuk kemudian belum benar - benar sehat disuruh pulang," katanya.
"Jadi Insya Allah di samping gratisnya untuk pelayanan dan kualitasnya harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Barat," sambung Sukirman.
Sukirman memastikan bahwa satu tahun ke depan masyarakat Bangka Barat akan terlindungi pelayanan kesehatannya didukung kualitas yang baik.
"Sekali lagi tidak boleh ada masyarakat kami yang belum sehat kemudian diminta untuk pulang. Kalau keluarganya yang minta pulang pastikan ada yang bertanggung jawab dari keluarganya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Pangkalpinang Aswalmi Gusmita mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah menjamin masyarakatnya untuk mengakses pelayanan kesehatan menggunakan program JKN dan iurannya dibayar pemda.
"Pimpinan daerah tetap berkomitmen untuk menunaikan kemauan atau janji untuk memberikan layanan kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Bangka Barat, tanpa melihat status sosial karena memang sejatinya layanan kesehatan dasar itu adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Aswalmi Gusmita.
Menurut dia tidak banyak kabupaten atau kepala daerah yang berani mengambil keputusan seperti itu, pelayanan kesehatan gratis tanpa memandang status sosial.
"Tapi syaratnya mau di kelas III dan kami sangat mengapresiasi. Oleh sebab itu di tahun ini memang Kabupaten Bangka Barat menjadi satu dari tiga kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yang mendapat kategori prestisius lah untuk kategori UHC utama," sambung dia.
Aswalmi Gusmita menambahkan, untuk penghargaan di tahun 2024, Bangka Barat menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan kategori tertinggi, Universal Health Coverage ( UHC ) Utama. Sementara di bawahnya masih ada kategori UHC Madya.
"Sehingga harapannya menjadi kebanggaan masyarakat juga bahwa menjadi masyarakat Bangka Barat itu memiliki keistimewaan tidak perlu khawatir ketika sakit," tuturnya.
(Penulis: Rizki Ramadhani)
